INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI ROJI'UN, TELAH WAFAT PADA HARI JUM'AT 24/01/2014 RAIS 'AAM PBNU KH. M. AHMAD SAHAL MAHFUDH...AL-FATIHAH

Sedang Online

Kami punya 3 tamu online

Kalender

Minggu, 21 September 2014  
26. Dhul Qadah 1435

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini70
mod_vvisit_counterKemarin225
mod_vvisit_counterMinggu ini70
mod_vvisit_counterMinggu lalu981
mod_vvisit_counterBulan ini3487
mod_vvisit_counterBulan lalu6215
mod_vvisit_counterTotal154887

Your IP: 54.167.41.199
,
Today: Sep 21, 2014
ANGGARAN RUMAH TANGGA PDF Cetak Surel
Selasa, 16 Maret 2010 23:14

SURAT KEPUTUSAN SILATURRAHIM NASIONAL
ALUMNI IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 5/SK-Silatnas ALumni-IPNU/IV/2008

TENTANG
PENGESAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MAJELIS ALUMNI IPNU

Bismillahirrahmanirrahim

Silaturrahim Nasional Alumni IPNU, setelah:

Menimbang :

  1. Bahwa Silaturrahim Nasional Alumni IPNU merupakan permusyawaratan untuk mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah-tengah masyarakat;
  2. Bahwa untuk memberikah arah, visi, dan misi organisasi serta menjamin terlaksananya tujuan organisasi perlu dirumuskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi alumni IPNU;

Mengingat :

  1. Kesepakatan Peserta Silaturrahim antar Generasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama tanggal 13 Januari 2008 untuk membentuk wadah alumni beserta kelengkapannya pada silaturrahim nasional.
  2. Rekomendasi Kongres XV IPNU di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.

 

Memperhatikan :

Pembahasan, saran, dan usulan peserta rapat.

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

 

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan    :

Pertama  : Mengesahkan Anggaran Rumah Tangga Majelis Alumni IPNU sebagaimana terlampir;
Kedua     : Surat ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya;

 

Wallahul muaffiq ila aqwamith tharieq,

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 20 Jumadil Akhir 1429
27 A p r i l 2008

SILATURRAHIM NASIONAL
ALUMNI IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

PIMPINAN SIDANG

 

Ahmad Heri                                                                                                                       Asrorun Ni'am Sholeh
Ketua                                                                                                                                  Sekretaris

 


ANGGARAN RUMAH TANGGA
MAJELIS ALUMNI IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA


BAB I
PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 1
Kepengurusan

(1) Pembentukan Pengurus Majelis Alumni IPNU dilakukan :
a. Untuk Presidium Pusat, oleh Musyawarah Nasional.
b. Untuk Presidium Wilayah, oleh Musyawarah Wilayah.
c. Untuk Presidium Cabang, oleh Musyawarah Cabang.
(2) Pemilihan Pengurus Majelis Alumni IPNU sedapat mungkin dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
(3) Pemilihan Pengurus Majelis Alumni IPNU dilaksanakan melalui formatur atau langsung.

Pasal 2
Dewan Penasehat

(1) Dewan Penasehat Presidium Majelis Alumni IPNU baik tingkat Pusat, Wilayah, maupun Cabang berfungsi memberikan pertimbangan, nasihat, bimbingan dan bantuan kepada Presidium Majelis Alumni IPNU dalam pelaksanaan usaha Majelis Alumni IPNU sesuai dengan tingkatannya masing-masing.
(2) Dewan Penasehat Presidium Majelis Alumni IPNU terdiri dari unsur pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya, serta orang yang dianggap berjasa dan mampu memberikan sumbangsih dalam pengembangan organisasi.

Pasal 3
Presidium Pusat

(1) Presidium Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, yang merupakan struktur tertinggi organisasi, bertindak sebagai penanggung jawab Majelis Alumni IPNU di tingkat nasional.
(2) Presidium Pusat memimpin dan mengkoordinir alumni secara nasional, dan sebagai pengendali kebijakan organisasi serta pelaksana keputusan Munas.
(3) Presidium Pusat menjalankan tugas dan fungsinya secara kolektif dan bertanggung jawab kepada Munas.
(4) Presidium Pusat berwenang mengukuhkan kepengurusan presidium wilayah dan presidium cabang.
(5) Periode kepengurusan Presidium Pusat adalah lima tahun, dan dapat ditetapkan kembali untuk satu kali masa khidmah.
(6) Susunan Pengurus Presidium Pusat terdiri atas:
a. Satu orang Ketua Presidium Pusat;
b. Anggota Presidium yang merangkap sebagai Koordinator Bidang, sebanyak-banyaknya tujuh orang;
c. Satu orang Sekretaris Jenderal;
d. Pengurus Bidang sesuai dengan kebutuhan

Pasal 4
Presidium Wilayah

(1) Presidium Wilayah berkedudukan di ibukota provinsi, bertindak sebagai penanggung jawab Majelis Alumni IPNU di tingkat provinsi.
(2) Presidium Wilayah memimpin dan mengkoordinir Alumni di daerah kewenangannya, dan sebagai pelaksana kebijakan Presidium Pusat.
(3) Presidium Wilayah menjalankan tugas dan fungsinya secara kolektif dan bertanggung jawab kepada Muswil.
(4) Presidium Wilayah dapat mengukuhkan kepengurusan Presidium Cabang atas mandat Presidium Pusat.
(5) Periode kepengurusan Presidium Wilayah adalah empat tahun, dan dapat ditetapkan kembali untuk satu kali masa khidmah.
(6) Susunan Pengurus Presidium Wilayah terdiri atas:
a. Satu orang Ketua Presidium Wilayah;
b. Anggota Presidium yang merangkap sebagai Koordinator Bidang, sebanyak-banyaknya tujuh orang;
c. Satu orang Sekretaris; dan
d. Pengurus bidang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5
Presidium Cabang

(1) Presidium Cabang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, yang merupakan penanggung jawab Majelis Alumni IPNU di tingkat kabupaten/kota.
(2) Presidium Cabang memimpin dan mengkoordinir Alumni di daerah kewenangannya dan sebagai pelaksana kebijakan Presidium Pusat dan Presidium Wilayah.
(3) Presidium Cabang menjalankan tugas dan fungsinya secara kolektif dan bertanggung jawab kepada Muscab.
(4) Periode kepengurusan Presidium Cabang adalah tiga tahun, dan dapat ditetapkan kembali untuk satu kali masa khidmah.
(5) Susunan Pengurus Presidium Cabang terdiri atas:
a. Satu orang Ketua Presidium Cabang;
b. Anggota Presidium yang merangkap sebagai Koordinator Bidang, sebanyak-banyaknya tujuh orang;
c. Satu orang Sekretaris; dan
d. Pengurus bidang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6
Bidang-Bidang

Perangkat struktur organisasi Presidium Pusat, Presidium Wilayah, dan Presidium Cabang Majelis Alumni IPNU sebagai kelengkapan organisasi terdiri dari :
a. Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM Kader;
b. Bidang Pengawalan Tradisi dan Penguatan Wacana Keagamaan;
c. Bidang Kesejahteraan Sosial;
d. Bidang Politik dan Hukum;
e. Bidang Kerja Sama antar Lembaga;
f. Bidang Hubungan Luar Negeri;
g. Bidang Pengembangan Wirausaha, Koperasi dan UMKM; dan/atau
h. Bidang lain yang dianggap perlu.

BAB II
PERMUSYAWARATAN

Pasal 7
Musyawarah Nasional

(1) Musyawarah Nasional (Munas) merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat nasional.
(2) Munas diadakan setiap 5 tahun sekali oleh Presidium Pusat dan dihadiri oleh Presidium Pusat, Presidium Wilayah, dan undangan.
(3) Munas diselenggarakan untuk:
a. Membahas dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
b. Memilih dan menetapkan pengurus Presidium Pusat Majelis Alumni IPNU.

Pasal 8
Musyawarah Wilayah

(1) Musyawarah Wilayah merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat provinsi.
(2) Musyawarah Wilayah diadakan setiap 4 tahun sekali oleh Presidium Wilayah dan dihadiri oleh Presidium Wilayah, Presidium Cabang, dan undangan.
(3) Musyawarah Wilayah diselenggarakan untuk:
a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja dan kebijakan organisasi di tingkat provinsi.
b. Memilih dan menetapkan pengurus Presidium Wilayah Majelis Alumni IPNU.

Pasal 9
Musyawarah Cabang

(1) Musyawarah Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat kabupaten/kota.
(2) Musyawarah Cabang diadakan setiap 3 tahun sekali oleh Presidium Cabang dan dihadiri oleh pengurus Presidium Cabang, dan undangan.
(3) Musyawarah Cabang diselenggarakan untuk:
a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja dan kebijakan organisasi di tingkat kabupaten/kota.
b. Memilih dan menetapkan pengurus Presidium Cabang Majelis Alumni IPNU.

BAB III
MUSYAWARAH LUAR BIASA

Pasal 10
Musyawarah Nasional Luar Biasa

(1) Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan apabila organisasi mengalami keadaan yang sangat genting, sehingga mengancam kelangsungan hidup organisasi.
(2) Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan oleh atas permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Presidium Wilayah dan Presidium Cabang Majelis Alumni IPNU yang ada.

Pasal 11
Musyawarah Wilayah Luar Biasa

(1) Musyawarah Wilayah Luar Biasa diadakan apabila organisasi mengalami keadaan yang sangat genting, sehingga mengancam kelangsungan hidup organisasi di tingkat wilayah.
(2) Musyawarah Wilayah Luar Biasa diadakan oleh atas permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Presidium Cabang Majelis Alumni IPNU yang ada.

Pasal 12
Musyawarah Cabang Luar Biasa

(1) Musyawarah Cabang Luar Biasa diadakan apabila organisasi mengalami keadaan yang sangat genting, sehingga mengancam kelangsungan hidup organisasi di tingkat cabang.
(2) Musyawarah Cabang Luar Biasa diadakan oleh atas permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah pengurus Presidium Cabang Majelis Alumni IPNU yang ada.

BAB IV
QUORUM MUSYAWARAH/RAPAT
DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 13
Quorum Musyawarah/Rapat dan Pengambilan Keputusan

(1) Musyawarah dan Rapat-rapat adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang seharusnya hadir.
(2) Untuk melakukan pembubaran, perubahan, dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga serta memilih pengurus Presidium Majelis Alumni IPNU, musyawarah itu sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah peserta yang seharusnya hadir.
(3) Setiap keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat.

BAB V
PERBENDAHARAAN

Pasal 14
Perbendaharaan

(1) Seluruh harta kekayaan Majelis Alumni IPNU dimanfaatkan sesuai dengan tujuan Majelis Alumni IPNU dan wajib dicatat dan dipertanggungjawabkan oleh pengurus serta dilaporkan dalam prmusyawaratan tertinggi sesuai dengan tingkatannya.
(2) Apabila Majelis Alumni IPNU bubar, harta kekayaan Majelis Alumni IPNU diserahkan kepada organisasi Nahdlatul Ulama dan dimanfaatkan untuk kepentingan yang sejalan dengan tujuan Majelis Alumni IPNU.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 15
Penutup

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini ditentukan oleh Presidium Pusat Majelis Alumni IPNU.
(2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak waktu ditetapkan.

 

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 20 Jumadil Akhir 1429
27 A p r i l 2008

 

SILATURRAHIM NASIONAL
ALUMNI IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

PIMPINAN SIDANG

 

Ahmad Heri                                                                                                                  Asrorun Ni'am Sholeh
Ketua                                                                                                                               Sekretaris